Desentralisasi vs Sentralisasi Pendidikan

BAB SATU

 

1. KONSEP DASAR DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Desentralisasi merupakan salah satu konsep dalam gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat.Dalam hal ini desentralisasi dipromosikan dan menjadi praktik disemua negara demokratis yang dipercaya telah mengubah hak antara negara dengan warganya.dalam masyarakat majemuk,baik dari segi etnis, regional, agama, dan kesejarahan, desentralisasi dipercaya menghilangkan kendala dalam pengambilan keputusan,penerimaan publik atas keputusan pemerintah,dan mempasilitasi tindakan dan kerja sama kolektif. Desentaralisasi diharapkan dapat terwujud good gevernance yang dalam praktiknya dapat menerapkan nilai-nilai seperti efisiensi, transparasi, dalam penyelengggaran publik.

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut ini:

A.Menguasai konsep dasar desentralisasi.

B.Mendeskripsikan dinamika desentralisasi pendidikan.

C.Mendeskripsikan implementasi desentralisasi pendidikan.

D.Menjelaskan manajemen pendidikan diera desentralistik.

A. Konsep  Dasar Desentralisasi

Konsep desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan,manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementrian pusat,unit yang berada dibawah level pemerintahan,otoritas atau korporasi publik semi otonomi,otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas,atau lembaga.privat non pemerintah dan organisasi nirlaba (Rondineli 1986).

Desentralisasi untuk menujukan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal,dan adminitratif kepada unit subnasional.(shahid javed Burki)

Desentralisasi sebagai suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segaLa tugas pelaksanaan pendidkan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiyaan.(Bray 1984 dan fiskey 1966).

Desentralisasi berasal dari teori politik demokrasi liberal klasik, seperti dinyatakan John stuart Mill bahwa keuntungan nasional dan daerah akan samakin meningkat dengan devolusi dan partisipasi masyarakat.

Sementara Turner menjelaskan lebih ditail tentang manfaat desentralisasi:

1)      Perencanaan khusus secara lokal mudah dilakukan dengan menggunakan informasi terkini dan detail yang hanya dI tingkat lokal (locally specific plans);

2)      Koordinasi antara organisasi dapat d lakukan pada level daerah

3)      Eksprementasi dan inovasi yang didorong oleh desentralisasi akan meningkatkan peluang strategi bangunan menjadi lebih efektif.

4)      Motivasipersonal didaerah akan meningkat seiring dengan tanggungjawab yang akan di miliki untuk mengembangkan program yang akan di kelola (motivation of field-level personnel);

5)      Pengurangan beban pekerjaan pada agen atau kantor cabang pemerintahaan pusat di daerah akan melepaskan mereka dari rutinitas pengambilan keputusan dan memberi mereka waktu yang lebih untuk menentukan isu-isu strategis sehingga akan memperbaiki kualitas kebijakan (workload reduction).

Desentralisasi dibedakan dari segi otoritas dan tanggung jawab. Sebagai dijelas oleh william (1993) ada dua macam otoritas (kewenangan dan tanggung jawab) yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, yakni desentralisasi politis dan desentralisasi administratif. Dalam desntralisasi politis kewenangan diserahkan pemerintah bersifat menyeluruh. Dalam hal ini pemerintah daerah memegang otoritas untuk menentukan segala kebijakan tentang penyelanggaraan pendidikan untuk masyarakatnya. Adapun desentralisasi administrsi adalah kewenangan yang yang diserahkan berupa strategi pengelolaan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan.

Desentralisasi dapat dibedakan dalam hal tingkat kewenangan yang dilimpahkan. Desentralisasi politis kewenangan yang dilimpahkan mutlak, sedangkan desentralisasi administratif, kewenangan yang dilimpahkan hanya berupa strategi pelaksanaan tugas pelaksanaa pendidikan di daerahnya. Sementara itu berdasarkan konsep kewenangan, william (1994) merincikan desentralisasi kedalam tiga model:

  1. Deconcentration adalah model pengalihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dari pusat ke pemerintahaan yang lebih rendah sedemikian rupa sehingga lembaga di pemerintahaan pusat masing-masing memegang kendali pelaksanaan pendidikan secara penuh.
  2. Delegation adalah model desentralisasi dimana pemerintah pusat meminjamkan kekuasaanya pada pemerintah daerah atau kepada organisasi/ lembaga semi otonomi.
  3. Devolution adalah desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan dalam seluruh pelaksanaan pendidikan meliputi pembiayaan, administrasi serta pengelolaan yang lebih luas.

Dari segi manajemen, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas publik. Dari segi kultural, desentrarlisasi dimaksudkan memerhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan. Segi pembangunan desentralisasi dapat melancarkan formulasi dan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi membawa implikasi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut litvack (1998) sebagai mana di kutip oleh Teguh Yuwono bahwa ada tiga implikasi yang mempengaruhi desentralisasi.

  1. Desentralisasi bisa mengubah mobilisasi dan alokasi sumber-sumber publik yang akan mempengaruhi isu-isu luas dari persoalan pelayanan, upaya mengurangi kemiskinan, stabilitas makro ekonomi. Dalam hal ini desentralisasi dianggap sebagai jalan pintas yang memotong isu-isu tersebut.
  2. Mana jemen desentralisasi memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang institusi –institusi lokal dan pemahaman tentang proses desentralisasi, di mana stakeholder harus terlibat didalamnya.
  3. Keyakinan empiris tetang apa yang harus dikerjakan dan yang tidak perlu dikerjakan.

Ketiga implikasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendesain, mengelola, dan mengimplementasikan desentralisasi.

B. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan kecendrungan yang sangat dominan di antara berbagai fenomena global. Ada pun tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda besar gelobal tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik.

Desentralisasi pendidikan menjadi bentuk dari penerapan neoliberalisme di satu sisi, tetapi disisi lain adalah pengurangan hak negara terhadap intervensi yang terlalu kuat dalam proses pendidikan dengan mengembalikan pada rakyat untuk lebih berperan dalam proses pendidikna.

Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan, meliputi:

  1. Peningkatan mutu;
  2. Efisien keuangan;
  3. Efisien administrasi;
  4. Perluasan/pemerataan.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan memrlukan the stakeholder society, yang oleh Ackerman dan Alscott sebagaimana dikutip oleh Dwiyanto, yang diformulasikan secara sederhan, yakni sebagai masyarakat yang para anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk membangun masyarakatnya sendiri. Terdapat lima pemain dalam the stakeholder society, yaitu:

  1. Masyarakat lokal;
  2. Orang tua;
  3. Peserta didik;
  4. Negara;
  5. Pengelola profesional pendidik.

C. Implikasi Desentralisasi Pendidikan

Permasalah dasar pendidikan di indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata.

  1. Faktor pertama, kebijakan penyelenggara pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input output analisys yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan.
  2. Faktor kedua penyelenggara pendidikan nasional dilakukan secara birokratif-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.
  3. Faktor ketiga, peranan serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan (dana), bukan pada proses pendidikan (pengembalian keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas ).

Hal-hal yang menguatkan bahwa pendidkan adalah sebuah “proses” sebagai mana yang di paparkan H.A.R. Tilaar bahwa dalam perspektif mikro yang dijadikan pusat perhatian adalah peserta didik dalam proses belajar mengajar. Perserta didik dalam proses belajar berkaitan dengan tujuan pendidikan, metodologi, evaluasi hasil belajar. Semua masalah tersebut termasuk dalam sistem pendidikan di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh sistem internal, yaitu:

  1. Pembuatan kebijakan,
  2. Manajemen,
  3. Service.

Selanjutnya, keseluruhan sistem tersebut didukung oleh sistem eksternal yaitu:

  1. Budaya,
  2. Kekuatan politik,
  3. Kondisi ekonomi.

Kekuatan pandangan mikro adalah menempatkan peserta didik sebagai objek utama dalam menyelenggarakan pendidikan. Kelemahan pandangan mikro adalah seakan-akan proses pendidikan peserta didik akan menentukan segala-galannya atas suksesnya sistem pendidikan nasional.

Pendidikan sebagai proses dalam analisis mikro dapat dipahami dalam perspektif studi kultural. Dalam konteks ini sistem pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Dalam kaitan antar negara,pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Kekuatan dalam perspektif ini adalah sistem pendidikan dapat mengubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka dan reflektif. Peranan negara dalam perspektif ini dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan mempunyai kontrol terhadap kekuasaan negara.

Dalam kaitanya dengan hal-hal di atas, menunjukan bahwa peran negara dalam pembangunan pendidikan dalam perspektif mikro dan mikro menunjukkan proses perubahan yang cukup signifikan. Sebagai diuraikan H.A.R. Tilaar tentang perubahan peran negara dalam pendidikan.

Tabel Perubahan Peran Negara dalam Pendidikan

PERANA

MASA LALU

SEKARANG dan MASA DEPAN

Pemerataan Pendidikan

Birorientasi target

Birorientasi Kualitas

Kualitas

Dicapai melalui evaluasi dan standarisasi semua melalui ujian terpusat dan kurikulum baku yang bersifat nasional.

Sebagai prioritas utama yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

proses

Tidak dipentingkan; yang penting ialah tercapainya target kuantitatif

Sangat penting karena yang dipentingkan ialah perubahan tingkah laku dan “outcome” pendidikan

Metodologi

Indoktrinasi

Dialogis

Manajemen

Negara dan birokrasinya memegang peranan sentral

Manajemen berpusat pada institusi sekolah

Pelaksanaan servis

pendidikan

Pelaku utama

Pemerintah sebagi patner yang cukup menetapkan arah

Perubahan sosial

Terarah dan opresif

Demokrasi dan grass-root

Perkembangan demokrasi

Menentukan bingkai kehidupan berdemokrasi terbatas pada prosedur

Mengembangkan perubahan tingkah laku demokratis secara substantif

Perkembangan sosial-ekonomi masyarakat setempat

Bukan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kurikulum

Salah satu komponen pokok penyusunan kurikulum

Perkembangan nilai-nilai moral dan agama

Ditentukan oleh pemerintah pusat

Berakar dari budaya dan agama setempat

Nasionalisme

Pemaksaan dari atas dan bersifat formalisti. Mengabaikan identitas daerh

Pendekatan multikultural

pendanaan

Seluruhnya penanggung pembiyaan pendidikan. Dana sebagai alat pelestarian kekuasaan pemerintah.

Selektif sebagai lembaga pemersatu nasional dalam pemerataan, kualita, dan persatuan nasional

Pelaksanaan wajib belajar 9-12 tahun

Ditentukan secara pusat oleh pemerintah pusat

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Pelaksanaanya secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi daerah

Lebih jauh tentang desentralisasi dan otonomi pendidikan mempunyai makna sebagai pewujudan penghargaan atas hak dan kewajiban rakyat untuk memutuskan sendiri pendidikan untuk anak-anaknya. Proses tersebut intinya ialah memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengambil keputusan tetang bentuk, proses, keberadaan lembaga pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupanya. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi pendidikan bertujuan memberdayakan rakyat. Oleh karena itu, desentralisasi dan otonomi pendidikan mempunyai dua makna, yaitu: pertama, pengambilan keputusan dari rakyat secara langsung, atau partisipasi dalam mengambil keputusan. Kedua partisipasi dalam manajemen situasional atau manajemen kepemimpinan oleh rakyat dalam bidang pendidikan.

Tindakan pemerintah melakukan reorientas pendidikan langkah strategis bagi perbaikan mutu pendidikan dasar yang secara legal formal memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, pemerintah melalui UU No. 32 dan 33 dan 2004 tentang otonomi daerah menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan didaerah. Selanjutnya peran bupati dan walikota diharapkan lebih serius dalam melaksanakan otonomi pendidikan dengan mengacu pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan, yakni : 1) peningkatan mutu; 2) efisiensi keuangan; 3) efisien administrasi; dan 4) perluasan /pemerataan. Wewenang paling besar untuk sektor pendidikan sejak dari pra-sekolah sampai pendidikan menengah atas merupakan urusan pemerintah kabupaten atau kota. Oleh karen itu, daerah diberi kesempatan membuat grand design yang secara kontekstual sesuai dangan wilayahnya.

Dengan adanya desentralisasi pendidikan akan memperkuat pemerintah daerah membangun kapital sosial pada pemerintah daerah. Karena penerapan desentralisasi pendidikan di indonesia diperkuat dengan adanya undang-undang No. 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan sejak pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan menengah atas adalah urusan pemerintah kabupaten atau kota. Undng-undang tersebut diperkuat lagi dengan munculnya  UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasioanal mengenai kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiabn bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyenggaraan pendidikan (pasal 9). Demikian juga, tentang pendanaan peendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah , dan masyarakat (pasal 46 ayat 1).

Oleh karena itu, komitmen bupati walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota terhadap bidang pendidikan akan memberi warna dan corak pendidikan diaerahnya.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi yang mulai dilaksanakan tahun 2000 membawa konsekuensi besar perubahan pendidikan di indonesia. Dalam kaitanya dengan perubahan ini, unit-unit di kabupaten dan kota perlu mengembangkan kapasita merumuskan kebijakan operasional maupun kebijakan yang menjadi wewenangnya. Dibnyak kasus, kebijakan semacam ini tidak eksplisit, dirumuskan secara jelas.

Sebagai akibatnya desentralisasi pendidikan belum dapat menghasilkan bahwa :

  1. Setiap unit dan personil semakin menyadari dan memahami proses kebijakan yang menjadi urusanya.
  2. Pendidik dasar dapat memainkan peranan sentral dalam melaksankan desentralisasi kehidupan masyarakat.
  3. Pentingnya kemitraan, dialog, dan membangun belajar organisasi dalam mencapai tujuan pendidikan dasar.
  4. Pentingnya menyusun panduan dan pengembangan kapasitas unit-unit dan personil di jajaran pendidikan kabupaten dan kota.
  5. Pentingnya mengenali stakeholder pendidikan sedia serat mampu melibatkan mereka dalam kegiatan dan manejemen pendidikan.
  6. Perlunya meningkatkan kesadaran pentingnya membangun masyarakat belajar dengan kemampuan dialog secara aktif.

Kegagalan kebijakan pendidikan desentralistik dapat diantisipasi dengan pemahaman terhadap berbagai sumber masalah. Sebagai mana dijelaskan oleh Chapman dan Mahlck bahwa kegagalan kebijakan pendidikan dari pusat yang gagal masuk dan dilaksanakan disekolah-sekolah karena berbagai faktor yang menjadi sumber masalahnya, antara lain:

  1. Kebijakan pusat tak dikomunikasikan ke sekolah; para kepala sekoalah dan guru tak mengerti bahwa mereka harus mengerjakan hal yang berada dengan sebelumnya.
  2. Kebijakan yang telah dikomunikasikan ke sekolah tetapi dalam ungkapan-ungkapan yang tak jelas sehingga tak tahu apa yang harus mereka lakukan.
  3. Tak jarang kepala sekolah dan guru beranggapan bahwa kebijakan dan program-program itu tak cocok dengan realitas sekolah dan kelas.
  4. Para guru dan personal taksiap mengerjakan kebijakan dan praktiknya.
  5. Cara-cara dan dukungan untuk menerapkan kebijakan tak mencakupi.
  6. Informasi sekolah yang tersedia di departemen tak mencantumkan informasi praktik pedagogis di tingkat kelas.
  7. Sering sekali terjadi interaksi praktik yang positif dan negatif.

Dalam kaitanya dengan uraian diatas, bahwa kegagalan kebijakan pendidikan disebabkan kurang menekankan pada analisis proses.  

 

D. Manajemen Pendidikan Diera Desentralisasi  Pendidikan

Sekolah menerap kan menajemen peningkatan mutu bebasis sekolah (MPMBS) sebgai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru,siswa,kepala sekolah, karyawan orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan berdasarkan kebijakan pendidikan nasioanlal. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Otonomi diartikan kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/ tidak tergantung. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah mengatur dan mengurusi kepentingan warga sekolah menurut prakasa sendiri atau aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, diimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

MPMBS didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambalian keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.

MPMBS  betujuan mendirikan atau memberdayakan sekolah memlalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Munculnya MPMBS, dikarenakan beberapa alasan antara lain adalah:

  1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya;
  2. Sekolah lebih mengeahui bebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidkan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
  3. Pengambilan keputusan oleh sekolahnya lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya;
  4. Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;
  5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarkat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat;
  6. Sekolah cepat merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan.

 

BAB DUA

 

2. SENTRALISASI PENDIDIKAN

A. Sentralisasi pendidikan

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada diposisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintah lama indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Secara teoritis, sentralisasi mempunyai keunggulan. Keunggulan  tersebut adalah:

  1. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengembalian keputusan lebih mudah.
  2. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut.
  3. Peningkatan resouce sharing dan sinergi. Sumberdaya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat.
  4. Pengurangan fasilitas lain, suatu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda
  5. Perbaikan koordinasi, koodinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command
  6. Pemusatan expertise, keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinandapat memberi wewenang.

Disamping itu sentralisasi mempunyai kelemahan antara lain:

  1. Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut.
  2. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi
  3. Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada daya respon sekelompok orang saja
  4. Peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyak masalah pada level unit organisasi yang dibawah
  5. Perspektif luas, tetapi kurang mendalam pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasar kan perspektiforganisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.

Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini. Disamping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa education for all masih ada dalam tatanan konsep. Proses seperti ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan massa yang kritis terhadap situasi pendidiakan.

B. Realitas Pendidikan Sentralistik vs Desentralisasi

Analistik pendidikan respons sekolah terhadap perubahan kebijakan dibidang pendidikan menunjukan kecendrungan yang sama antara sekolah. Dari riset yang dilakukan pada tiga sekolah di kabupaten Sleman DIY yang mengambarkan bahwa pendidikan yang sentralistik dan desentralistik secara bersamaan masih terdapat dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada suatu pendidikan. Dalam penelitian ini ada beberapa catatan-catatan yang memberikan pemahaman tentang deskripsi kecendrungan-kecendrungan pendidikan sentralistik yang terungkap secara lebih khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendidikan Sentralistik

  • Over-regulatif
  • Individualistis (tidak kolaboratif)
  • Formalistis-semu
  • Cenderung otoriter
  • Pengambilan keputusan top-down
  • Kontrol dan arahan cenderung individual sangat ketat dan kaku
  • Mengutamakan idividu yang cerdas dari pada tim kerja yang cerdas
  • Menekankan pada pendelegasian sangat terbatas
  • Mengutamakan pengaturan eksternal-birokratif

Pendidikan Desentralistik

  • Satu kesatuan dalam ragam
  • Derugulatif
  • Kolaboratif-tim yang cerdas
  • Koordinatif
  • Demokratis
  • Berbasis kualitas
  • Pengambilan keputusan bottom-up
  • Menekankan dimensi mempengaruhi dan menfasilitasi kegiatan pendidikan
  • Mengutamakan tim kerja yang cerdas
  • Berani dan piawai mengelola resiko
  • Menekankan peemerintah dan pemberdayaan jajaran pendidikan
  • Mengutamakan motivasi dan pengembangan potensi diri
  • Mengutammakan informasi terbagi kepada semua pihak
  • Berorentasikan keunggulan

 

Kesimpulan

Perubahan paradigma sentralisasi ke desentralisasi membutuhkan transparansi, kepastian hukum, akuntabilita, dan partisipasi sebagai aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Saat ini partisipasi sebagai aset penting bagi pemberdayaan masyarakat masih dalam jargon untul legitimasi publik atau partisipasi hanya bersipat semu. Sebagai akibatnya, hambatan-hambatan atas sejumblah kebijakan atau program yang di desain tidak bisa berjalan secara optimal. Artinya, kebijakan deesentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan dan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan gagal jika tidak ada dukungan oleh partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

Dwiningrum, Siti Irene A.D. 2012. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s